Membaca Sastra Sebagai Kritik

fountain_of_youthSejarah kesusastraan Indonesia mencatat beberapa debat yang mencoba mengkonseptualisasikan relasi antara sastra dengan problem kemasyarakatan. Contoh yang dapat kita ungkit misalnya, era Sutan Takdir Alisjahbana dengan “Poejangga Baroe”-nya yang mencoba mendefinisikan kebudayaan nasional di tengah arus modernitas yang sedang menjadi poros utama, yang kemudian diwajahkan pada corak bersastra.

Demikian juga pada masa “Lekra vs Manifes Kebudayaan”. yang jadi soal kala itu adalah, bagaimana kesenian –dan juga sastra- mesti bersikap di depan politik yang kala itu sedang jadi semangat zaman.


Yang lebih dekat dengan zaman ini, diskusi seputar “sastra kontekstual” yang dipicu oleh Arief Budiman dan Ariel Heryanto. Mereka coba menggugat karya sastra di Indonesia yang dianggap kehilangan perannya dalam konteks kemasyarakatan, karena terlalu mengacu pada standaritas barat. Usaha ini konon berawal dari kegelisahan Arief Budiman terhadap kemapanan paham “sastra universal” yang telah membatu dan memonumen, makanya perlu dikerikilkan agar tak terjadi sentralisasi rezim pengetahuan.

Masalah definisi sastra

Ariel Heryanto pernah mempermasalahkan definisi sastra yang menurutnya jarang dibahas dalam iklim sastra indonesia (Ariel Heryanto. 1985). Karenanya ia menggugat pengertian sastra di Indonesia yang selalu didominasi oleh “kelompok lama”. Ia melihat bahwa hak menggolongkan sebuah karya sebagai sastra atau bukan, hanya ada di tangan segelintir orang –sastrawan kelas kakap, kritikus seni- yang memahami sastra dengan asumsi-asumsi dari barat yang tidak kontekstual dalam masyarakat kita. Menurutnya hal inilah yang menjadi masalah utama mengapa hanya sedikit masyarakat yang mau membaca dan mengapresiasi karya-karya sastra.

Pada titik tertentu, kritik tersebut terasa “kontekstual” mengingat sedikitnya pertanyaan yang mengemuka tentang definisi sastra, sehingga bisa saja kita mengibaratkan secara apriori penilaian sebuah karya di tangan kritikus atau sastrawan ternama. Namun sejauh yang saya tahu ia tidak pernah memberikan batasan yang jelas tentang hal ini, dan mengisyaratkan bahwa semua hal punya hak untuk dianggap sebagai karya sastra.

Baginya yang penting karya dapat dekat dengan masyarakat, serta mengandung sesuatu yang ada gunanya bagi permasalahan-permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa kita. Dengan asumsi tersebut, logis jika ia menggugat iklim sastra Indonesia yang menurutnya seakan menghindari perbincangan tentang politik.

Tentu saja sastra hendaknya tak punya ruang yang dianggap tabu untuk dibahas. Dalam sebuah karya sastra seseorang sah berbicara dan mengungkapkan apapun, baik politik, celana dalam, sensualitas, atau kritik kebudayaan, asalkan berangkat dari kejujuran. Tapi di sini masalahnya, apa yang membedakan sebuah karya sastra dengan tulisan ilmiah, atau laporan jurnalistik, misalnya?

Ignas Kleden pernah menjawab masalah ini dengan mengatakan bahwa perbedaan itu bukan pada tingkat sofistifikasi berbahasa atau perbedaan narasi belaka. Ia menganalisis persoalan definisi ini dengan meminjam analisis yang dibangun Paul Ricoeur dengan membedakan teks menjadi dua jenis, sense dan references.

Dengan konsep Ricoeur tersebut, Kleden kemudian berpendapat bahwa -tanda kurung dari saya -pen- perbedaan itu disebabkan oleh jenis-jenis makna yang ada dalam sebuah tulisan…(jika) makna (itu)…lahir dari hubungan antara teks dan dunia luar teks (Ignas Kleden, 2004), maka maknanya bersifat referensial. Hal ini berlaku dalam karya ilmiah serta teori-teori pengetahuan, serta bahasa komunikasi misalnya. Sedangkan “makna tekstual adalah makna yang lahir dari hubungan-hubungan di dalam teks itu sendiri”. Makanya, dalam dua teks ini berlaku aturan yang berbeda.

Jika pada yang pertama, kejelasan makna yang menjadi tujuan utama, maka sebaliknya pada yang kedua, ambivalensi, simbolisasi, metafor, alegori, dan semacamnya, mendapat apresiasi yang tinggi. Di sinilah hal-hal yang menyangkut seni dan sastra mendapat tempat.

Lalu, mengapa seorang sastrawan mesti diberikan licentia poetica untuk mengutak-atik bahasa sedemikian rupa? kenapa juga mesti susah-susah begitu bermain-main dan membasahi diri dalam dunia sastra? Apa gunanya kita berdiri pada titik tak tenang dalam bahasa?


Sastra sebagai kritik

Distingsi Ricoeur yang dipinjam Kleden untuk mengidentifikasi karya sastra memang sangat mudah dicap sebagai penegas paham “seni untuk seni”, yang dalam tataran kesusastraan dianggap cuma hendak bermain-main dengan kerumitan dan keindahan bahasa, lalu kehilangan peran terhadap konteks sosialnya. Tapi saya ingat esai Goenawan Mohamad “Kesusastraan, Pasemon”, serta uraiannya tentang “Fragmen”. Dan bagi saya soalnya pun jadi lain.

Istilah Pasemon merujuk pada suatu bentuk ekspresi yang telah lama dikenal dalam tradisi Jawa. Ekspresi ini menurutnya berkaitan dengan isyarat atau sugesti, atau bisa berupa kiasan atau sindiran. Pada dasarnya ia menyarankan sesuatu yang “bukan sebenarnya” tetapi juga sesuatu yang “mendekati suatu sifat tertentu…(maka) makna (nya) tidak secara apriori hadir (Goenawan Mohamad. 1993). Sederhananya, ekspresi ini bertujuan untuk menunda sekaligus mengelak dari bidikan makna yang final. Bentuk-bentuk seperti inilah yang coba diadopsi sastra dalam langgam pengucapannya.

Sementara dalam ulasannya tentang “Fragmen”, Goenawan Mohamad mengatakan bahwa bahasa berawal dari sesuatu yang lebih dalam, diibaratkannya sebagai kawah di bawah kepundan yang mengeluarkan asap (Goenawan Mohamad. 2004). Kepundan yang berasap itu adalah bahasa komunikasi yang kita sandang sehari-hari, sementara di bawah sana ada kawah yang berupa bagian bahasa yang masih mengandung cerita, potongan-potongan peristiwa yang secara eksistensial tak mau pergi dari ingatan, namun sekaligus tak bisa dirangkul dalam ungkapan bahasa komunikasi yang menuntut univokalitas makna.

Konsep ini mendapatkan konteksnya pada relitas kini, dimana kita tengah diserbu oleh berbagai penjuru informasi, dan ironisnya membuat kita kesulitan mendapatkan nilai kebermaknaan yang utuh. Pada titik inilah ungkapan yang puitik (baca: sastra) mendapatkan momentum raison d etre-nya, yakni mengembalikan kelisanan sebuah teks,…memulihkan kata sebagai peristiwa (Goenawan Mohamad. 2004).

Dalam bentuk seperti ini, sastra bisa saja berisi pengungkapan sikap politis dari pengarangnya, atau sekadar cerita tentang pengalaman mengintip tetangganya mandi. Namun terutama karena bentuknya yang tak hendak menyepakati konvensionalitas bahasa, ia adalah sebuah bentuk penolakan terhadap realitas yang tak bisa ditinggalkannya, yang hendak membikinnya jadi sekadar potongan-potongan gambar mati.

Realitas itu dapat saja berupa otoritarianisme, kedangkalan dan radikalisme dalam beragama, atau hasrat seks individual yang tak juga tuntas. Namun yang penting, karena sifatnya yang memberi tempat pada peristiwa semacam “Fragmen”, maka komitmen yang tercermin di dalamnya tak lagi menjadi serangkaian konsep yang abstrak, tapi sebagaimana yang dipikirkan serta dihayati dengan darah dan dagingnya. Dan pada akhirnya, kata penolakan serta suara protes tetaplah sebuah kritik. Tak jadi soal ia ungkapan individual atau cerminan sosial, tak peduli ia berteriak lantang atau sekedar berbisik.

Bukankah setiap kita tak pernah benar-benar terseret menjadi kerumunan.

Iklan

One response to “Membaca Sastra Sebagai Kritik

  1. Setuju…!!!! Apa yang dibilang Ariel Heryanto.. Indonesia cenderung kaku, menerima karya sastra serta apresiasinya hanya ada di tangan segelintir orang yang dianggap otoritatif… Padahal, Romeo dan Juliet awalnya hanya cerita picisan…

    Makki: Wehehe, ga apa-apa kali pake foto yang tersayang. Terima kasih untuk mampir. jangan bosen-bosen ya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s